Harga Pupuk Turun, Petani Bisa Senyum
Setahun belakangan, harga pupuk global mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Bank Dunia, harga rata-rata pupuk urea pada April 2022 yang menjadi acuan di pasar global sempat mencapai USD 925 per ton. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Namun, harga pupuk urea turun 66% (year-on-year) menjadi USD 313,38 per ton pada April 2023. Jika dikonversi ke rupiah, pada April 2023 ini harga pupuk urea global setara dengan Rp4,5 juta per ton (asumsi kurs Rp14.627 per USD).
Lalu bagaimana Pemerintah Indonesia menyikapi penurunan harga ini untuk tahun 2023? Di tahun 2023 ini, Pemerintah Indonesia menyiapkan pupuk urea bersubsidi sebanyak 4,64 juta ton, dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp2.250 per kilogram atau Rp2,25 juta per ton. Dengan harga seperti ini, pupuk di Indonesia jauh lebih murah dibanding rata-rata harga global.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menyiapkan anggaran puluhan ribu triliun rupiah per tahun untuk mendukung subsidi pupuk. Sayangnya sejauh ini hasilnya belum maksimal.
“Anggaran untuk pupuk bersubsidi sekitar Rp33 triliun setiap tahunnya atau sekitar Rp330 triliun dalam 10 tahun. Namun, selama ini tidak ada dampak terhadap kenaikan produksi pertanian,” kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam artikelnya yang bertajuk Temuan dan Saran Ombudsman untuk Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di situs resmi Ombudsman RI.
Stok Pupuk Pasca Idulfitri
Ketersediaan pupuk di wilayah tanggung jawab distribusi PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) cukup aman dan jumlahnya mencukupi. PKT sendiri telah menyalurkan pupuk bersubsidi melalui jaringan distribusi dan kios di seluruh daerah tanggung jawab distribusi, sesuai kebutuhan alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, saat ini PKT memiliki tanggung jawab distribusi untuk dua jenis pupuk bersubsidi yakni, Urea Subsidi Pupuk Indonesia dan NPK Bersubsidi Formula Khusus.
Untuk Urea Subsidi Pupuk Indonesia, tanggung jawab distribusi PKT meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan seluruh wilayah Sulawesi. Sementara untuk daerah distribusi NPK Bersubsidi Formula Khusus mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi menjelaskan, sejak 28 April 2023 gudang-gudang PKT yang tersebar di sejumlah wilayah tanggung jawab distribusi telah menyediakan 229.762 ton stok pupuk urea subsidi, 57.350 ton stok pupuk NPK Phonska, 15.086 ton NPK Formula Khusus, serta 326.521 ton pupuk urea non subsidi dan 31.950,685 ton NPK non subsidi. Dengan jumlah tersebut, stok pupuk untuk kebutuhan petani hingga pertengahan 2023 cukup aman.
Rahmad memastikan ketersediaan stok di gudang PKT hingga distributor dan kios selalu terjaga, melalui pengiriman sesuai kebutuhan pupuk di tiap daerah secara berkala yang sesuai prinsip 6T.
"Dengan mempertimbangkan stok dan kapasitas produksi yang ada, PKT optimistis mampu memenuhi kebutuhan pupuk sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah," tutur Rahmad.
Jumlah pasokan yang disiapkan PKT sejauh ini, imbuh Rahmad, disesuaikan dengan alokasi yang didasari Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) di tiap daerah, sebagai acuan penebusan pupuk oleh petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Begitu juga untuk langkah pengamanan distribusi pupuk subsidi, PKT terus melakukan koordinasi dengan distributor, PPL, KP3 dan pemerintah daerah setempat agar alokasi pupuk yang disalurkan tepat sasaran.
Penyaluran Pupuk
Pendapat senada diungkapkan SVP Administrasi Keuangan PKT Budi Susilo. Menurutnya, sejauh ini total penyaluran dan pasokan PKT disesuaikan dengan alokasi berdasarkan E-RDKK di tiap daerah, sebagai acuan penebusan pupuk oleh petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Hal ini dijalankan sesuai prinsip 6 Tepat (6T), yakni tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu dan tepat tempat.
PKT melakukan monitoring langsung proses pengiriman dengan menampilkan data lini 1 hingga 4 secara realtime, termasuk pupuk dalam perjalanan (intransit) dan status pelabuhan. Begitu juga untuk langkah pengamanan, PKT terus melakukan koordinasi dengan distributor, PPL, KP3 dan pemerintah daerah setempat agar alokasi yang disalurkan tepat sasaran.
“PKT memastikan penyaluran pupuk subsidi disesuaikan kebutuhan dan alokasi di tiap daerah, serta dilakukan secara berkala sesuai prinsip 6T,” tandas Budi Susilo.
Namun begitu, audit ini pun diharap bisa memberikan opportunity for improvement atau peluang perbaikan bagi PKT, agar perusahaan dapat selalu melakukan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, hingga penyaluran dan pertanggungjawaban subsidi pupuk. Selain juga meningkatkan efektivitas kegiatan operasional, maupun efektivitas penyusunan strategi guna mencapai visi dan misi Perusahaan.
"Dari upaya ini kita dapat menemukan solusi bersama terhadap persoalan yang ada, guna menciptakan sebuah risk management seputar penyaluran pupuk bersubsidi. Agar kedepan penyalurannya sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran," pungkas Budi Susilo. (Tyo)