Intensifikasi Pertanian di Lahan Rawa Jadi Perhatian Kementan, Lho!

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) mendorong intensifikasi lahan pada lokasi food estate (lumbung pangan) dengan meningkatkan kemampuan areal pertanian di lahan rawa melalui pemberian sarana produksi pertanian.

Dirjen PSP Kementerian Pertanian Sarwo Edhy dalam diskusi webinar Forum Wartawan Pertanian bertajuk “Food Estate Dukung Ketahanan Pangan” di Jakarta, 18 Maret 2021, mengatakan upaya intensifikasi lahan tersebut dilakukan secara bertahap untuk optimalisasi lahan rawa agar produktivitas pertanian meningkat.

Sarwo Edhy memaparkan lahan rawa tersebut luasnya 34 juta hektare. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 17 juta hektare yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian produktif.

Pelaksanaan food estate didukung Kementan melalui pendekatan teknologi, sosialisasi kepada petani untuk menggunakan padi unggul bermutu bersertifikat, hasilnya produktivitas di lahan rawa Kalimantan Tengah naik dari sebelumnya 2 – 3 ton per hektare naik menjadi 5 ton per hektare. Menurutnya, lahan rawa merupakan masa depan bangsa Indonesia.

Sarwo mengatakan, pemerintah terus berusaha meningkatkan produktivitas tanaman di lahan rawa, terutama di food estate melalui teknologi. Pihaknya juga memberikan bantuan alat olah tanam dan panen untuk digunakan petani, harapannya, petani lebih cepat mengolah dan menanam. Lalu, panen juga bisa lebih cepat dan bisa kembali tanam lagi.

Pada 2021, Kementan mencoba optimalisasi lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 30 ribu hektare, sebelumnya pada 2019 pemerintah mengoptimalkan lahan rawa di lima provinsi yakni, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung. Luas lahan di lima provinsi itu ada sekitar 366 ribu hektare lahan rawa untuk budidaya padi.

“Semoga ke depannya lahan food estate ini bisa berkembang dengan baik. Juga di NTT di Sumba Tengah, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi 270 juta jiwa,” tandas Sarwo Edhy.

Nilai Tukar Petani Maret 2021 Naik 0,18 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2021 sebesar 103,29 atau naik 0,18 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,32 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,13 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS terhadap harga-harga perdesaan di 34 provinsi di Indonesia pada Maret 2021, NTP secara nasional naik 0,18 persen dibandingkan NTP Februari 2021, yaitu dari 103,10 menjadi 103,29.

Menurut BPS kenaikan NTP pada Maret 2021 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal.

Kenaikan NTP Maret 2021 dipengaruhi oleh naiknya NTP di tiga subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman hortikultura sebesar 1,80 persen, tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,08 persen dan subsektor peternakan sebesar 0,03 persen.

Sementara itu, NTP pada dua subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu NTP subsektor tanaman pangan sebesar 1,83 persen dan perikanan sebesar 0,28 persen.

Secara nasional, NTP Januari–Maret 2021 sebesar 103,22 dengan nilai It sebesar 110,81 sedangkan Ib sebesar 107,36.

Pada Maret 2021, NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan tertinggi (3,93 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan terbesar (1,84 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.

Kenaikan NTP menjadi indikasi adanya peningkatan kesejahteraan petani. Namun pada periode sebelumnya, NTP sempat mengalami penurunan. NTP nasional Februari 2021 turun 0,15 persen dibandingkan NTP Januari sebesar 103,26.

Rekomendasi CIPS untuk Peningkatan Produksi Sektor Pertanian

Kenaikan NTP menjadi indikasi adanya peningkatan kesejahteraan petani. Meskipun pada Maret 2021 NTP mengalami kenaikan, per Februari 2021, NTP sempat turun sebesar 0,15 persen dibandingkan Januari 2021, dari sekitar 103,26 menjadi 103,10. Sedangkan, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) juga melemah, dari kisaran 104,01 menjadi 103,72 pada bulan yang sama atau turun 0,27 persen.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merekomendasikan pemerintah pusat untuk terus mengupayakan beragam program peningkatan produksi sektor pertanian. Sebab, peningkatan produksi tersebut bakal berimplikasi langsung pada kesejahteraan nasional.

Kepala Penelitian CIPS Felippa Ann Amanta mengatakan, seringkali semua pihak dilema untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan petani di sisi pendapatan, dan pelonggaran kebijakan nontarif atau non-tariff measures (NTM). Seperti diketahui, NTM ketat yang diterapkan Indonesia berdampak pada tingginya beragam harga pangan di dalam negeri.

“Kita juga seringkali melupakan bahwa petani merupakan konsumen yang butuh makanan juga, baik dari komoditas yang diproduksi sendiri dan lainnya. Terkadang mereka membeli (dengan harga) on top off atau di atas yang mereka produksi,” katanya dalam webinar ‘Bagaimana Kebijakan Non-Tarif Dapat Berkontribusi pada Pengurangan Angka Kemiskinan’ di Jakarta, 30 Maret 2021 lalu dikutip dari validnews.com.

Petani yang bertindak sebagai produsen juga merupakan konsumen yang juga sensitif terhadap tingginya harga pangan yang berada di pasaran. Apalagi, Felippa menilai, kondisinya akan bertambah berat manakala petani juga butuh asupan panganan bergizi lainnya.

Ke depan, ia akan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan petani rakyat agar lebih berdaya saing. Bisa diupayakan lewat ekstensifikasi lahan maupun intensifikasi pertanian agar hasil budidaya pertanian lebih banyak sehingga menguntungkan petani.

“Bisa lewat riset dan pengembangan pertanian atau penggunaan bibit berkualitas agar hasil produksinya bisa lebih tinggi dari yang sekarang,” katanya.

Praktis, peningkatan produktivitas akan berdampak pada pendapatan petani yang lebih baik, dibandingkan pengeluaran untuk modal produksi dan sarana-prasarana pertanian.

“Kalau misal kita bisa meningkatkan produktivitas (petani), kita bisa loh menyeimbangkan antara kesejahteraan petani dan masyarakat bisa menikmati makanan berlimpah dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.

Agro Solution Genjot Produktivitas Pertanian

PT Pupuk Indonesia (Persero) terus mengembangkan program Agro Solution guna mendorong produktivitas pertanian. Program ini pun dinobatkan sebagai ‘The Best Innovation in Social Business Model‘ karena dinilai paling banyak memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
 
Agro Solution merupakan upaya perusahaan menjawab kebutuhan petani. Melalui program ini perusahaan memberikan pendampingan secara komprehensif dalam budidaya tanaman padi oleh petani, baik melalui kegiatan off farm maupun on farm, dan melibatkan multi stakeholder.

Pada kegiatan off farm, lanjut Bakir, program Agro Solution memberikan akses permodalan kepada petani melalui perbankan, jaminan atas risiko gagal panen oleh perusahaan asuransi, serta kepastian pembelian hasil panen oleh trader atau offtaker.
 
Sedangkan di on farm, Pupuk Indonesia menyediakan produk input pertanian nonsubsidi berkualitas, baik pupuk, benih, pestisida, dan lain sebagainya. Di samping itu juga memberikan kawalan teknologi dan bimbingan teknis budidaya pertanian.
 
Sejauh ini pilot project program Agro Solution telah membukukan hasil positif di Banyuwangi, Jember, Bima, Dompu, Ponorogo, Magetan, Madiun, dan Tuban. Di wilayah-wilayah tersebut, program Agro Solution telah dilaksanakan di 2.815 hektare lahan dan melibatkan 2.078 orang petani.
 
Tercatat, terjadi peningkatan rata-rata panen gabah kering sebesar 55,8 persen dan jagung kering sebesar 45 persen pada wilayah-wilayah tersebut. Keuntungan petani pun mengalami peningkatan keuntungan dari panen gabah kering sebesar 91 persen dan dari jagung kering sebesar 60 persen.
 
Program Agro Solution diluncurkan Pupuk Indonesia di Kabupaten Jember pada 5 November 2020 lalu. Pupuk Indonesia menargetkan Agro Solution bisa dilaksanakan di lahan seluas 50 ribu hektare pada 2021.
 
Target tersebut dilaksanakan oleh lima anggota holding, yaitu Petrokimia Gresik dengan target lahan 16 ribu hektare, Pupuk Kalimantan Timur 12 ribu hektare, Pupuk Kujang 10 ribu hektare, Sriwidjaja Palembang 8.000 hektare, dan Pupuk Iskandar Muda 4.000 hektare. Hingga April 2021, Agro Solution telah dilaksanakan pada 10.861 hektare lahan di berbagai wilayah Indonesia.
 
Menurut Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman, faktor utama keberhasilan program ini adalah pendampingan atau kawalan teknologi. Dengan adanya peningkatan produktivitas secara signifikan, serta akses permodalan dan pasar yang dipermudah, maka pendapatan petani meningkat sehingga petani tidak lagi tergantung pada pupuk bersubsidi. (*)