Kontribusi Pupuk terhadap Hasil Tani yang Baik, Apa Saja?

Kebijakan pemerintah terkait distribusi pupuk bersubsidi diatur dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 1, peraturan tersebut menjelaskan pupuk bersubsidi, pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 tahun 2020 yang mengatur pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam e-RDKK dan, di daerah tertentu, memiliki Kartu Tani telah berlaku efektif.

“Kebijakan pupuk bersubsidi dikeluarkan untuk membantu petani memperlancar usahanya tetapi harus sesuai aturan,”  kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengutip tribunnews.com, belum lama ini.

Petani  bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, tambah dia sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan ketentuan haruslah tercantum dalam Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang memegang Kartu Tani.

Prinsipnya, distribusi pupuk subsidi diterapkan dengan  6T  yaitu Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Sasaran.

Agar bisa memenuhi prinsip 6T, Kementan terus membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi. Di antaranya lewat e-RDKK dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengajak semua pihak terlibat dalam mengawal distribusi pupuk bersubsidi sangat penting sehingga dapat mengantisipasi penyalahgunaan produk bersubsidi.

“Kami harapkan bukan hanya aparat penegak hukum yang terlibat, masyarakat juga diminta untuk mengawasi dan melaporkan jika menemukan masalah pendistribusian pupuk bersubsidi, termasuk adanya isu penjualan pupuk dengan sistem paket,” katanya.

Sementara PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku produsen dan distributor pupuk bersubsidi, tidak mengeluarkan kebijakan distributor dan kios menjual pupuk dalam bentuk paket.

Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Gusrizal menyatakan perusahaan tidak pernah memaksa petani membeli pupuk jenis nonsubsidi, agar mereka bisa mendapatkan pupuk subsidi.

“Kami tidak pernah memaketkan, pilihan pupuk diserahkan sepenuhnya pada pembeli,” katanya.

Menurutnya, perseroan telah mengeluarkan surat imbauan kepada distributor dan kios untuk tidak melakukan penjualan pupuk subsidi secara paket, apalagi memaksa petani untuk membeli pupuk non subsidi.

Antisipasi Kekurangan, Pupuk Indonesia Tingkatkan Stok

Memasuki musim tanam awal tahun 2021, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong distributor untuk meningkatkan stok pupuk non subsidi di kios-kios. Dengan fokus pada daerah yang serapan kebutuhan pupuknya sangat tinggi,  serta untuk mengakomodir petani yang tidak terdaftar dalam e-RDKK.

“Setiap memasuki musim tanam utama permintaan pupuk mengalami peningkatan signifikan karenanya dilakukan penambahan stok di kios-kios,” kata Gusrizal.

Terbatasnya kuota pupuk bersubsidi mengharuskan produsen dan distributor pupuk mengenalkan beragam pupuk komersial alias non subsidi.

Pupuk komersial  menjadi solusi petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk agar tanaman tumbuh dengan baik, subur dan menghasilkan panen yang berkualitas, apalagi hingga kini jatah pupuk subsidi sangat terbatas jumlahnya, dan petani pun masih banyak yang belum terdaftar di e-RDKK.

Survei Pertanian Sensus BPS mengungkapkan sedikitnya terdapat 5,6 juta petani yang belum tergabung dalam kelompok tani dan tidak terdaftar dalam e-RDKK sehingga membutuhkan pupuk komersial.

Saat ini, stok nasional untuk pupuk non subsidi di lini III atau di gudang kabupaten mencapai 184.594 ton.  Secara keseluruhan, stok pupuk non subsidi Pupuk Indonesia Grup di lini I, atau Gudang produsen masih mencukupi.

Gusrizal mengakui kalau harga pupuk non subsidi lebih tinggi, namun produk yang ditawarkan bervariasi, peruntukannya pun disesuaikan dengan tanaman dan kondisi lahan petani.

“Pupuk komersial banyak pilihan,  khususnya NPK sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan produktivitas lebih meningkat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia Grup juga gencar memperkenalkan produk-produk non subsidi melalui berbagai program, mulai dari One Day Promo, program Agro Solution dan Customer Centric.

Tingkatkan Perekonomian Pedesaan

Upaya mendukung pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus dilakukan pemerintah, diantaranya Kementerian BUMN yang menginisiasi Pasar Digital (PaDi) dimana PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi bagian dari program tersebut.

PaDi merupakan aplikasi yang mengoptimalkan belanja BUMN pada sektor UMKM, program ini juga memperkuat perekonomian dengan memanfaatkan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Fungsinya,  memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia, meliputi pengumpulan informasi penjual UMKM, enabler e-Commerce dengan mengintegrasikan marketplace, B2B, maupun e-Procurement dan memantau penyaluran fasilitas pembiayaan/permodalan UMKM.

Aplikasi ini, salah satu dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara berkesinambungan. Program ini menyasar seluruh lapisan masyarakat terutama pelaku usaha mikro dari berbagai penjuru negeri. Jadi bukan hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga sampai ke pedesaan termasuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

“Kami berkomitmen untuk terlibat aktif dalam pengembangkan sektor UMKM, terutama usaha sector tanaman pangan,” kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat, mengutip bisnis.com, beberapa waktu lalu.

Sebagai bentuk nyata komitmen, Aas mengungkapkan sampai kini tercatat transaksi Pupuk Indonesia Grup yang melibatkan UMKM mencapai Rp2,35 triliun yang meliputi bidang jasa ekspedisi dan pengepakan, pengadaan peralatan mesin dan sewa peralatan mesin serta jasa periklanan, dengan total 11.725 UMKM.

Demi bersinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa, dia menambahkan pihaknya juga meningkatkan alokasi dana belanja ke sektor UMKM.

PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pembinaan melalui PT Mitra Desa Bersama Tempuran (PT Mitra Sasaran) dengan menyasar pengembangan bisnis dari mitra BUMDes, penyerapan gabah petani, bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Pangan dan PT Pupuk Kujang.

Peningkatan ketahanan pangan mandiri dengan melibatkan BUMDes menjadi langkah strategis untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup dan petani sejahtera, ungkap Aas.

Kekinian, PT Pupuk Indonesia bertugas membina PT Mitra Desa Bersama Tempuran di Kabupaten Karawang yang memiliki anggota 126 Kelompok Tani dan 5.903 petani dengan luas lahan pertanian 6.679 hektare, dengan produktivitas gabah mencapai 8 ton.

Dalam sebuah kesempatan, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dampak nyata dari situasi pandemi COVID-19 pelaku UMKM makin banyak terkena imbas. Perekonomian tumbuh dengan sangat rendah. Karena itu, anggaran belanja BUMN dialokasikan hingga Rp14 miliar diprioritaskan untuk UMKM. 

“Platform PaDi ini dapat memperluas saluran dan membantu mempersiapkan UMKM beradaptasi dalam kebiasaan normal baru, contohnya transaksi digital,” kata Erick

Sembilan direktur utama BUMN yang terlibat dalam ekosistem PaDi UMKM yaitu Telkom berperan sebagai Data Centralized Agregator, bersama tujuh BUMN terdiri dari Pupuk Indonesia, Pertamina, BRI, PNM, PTPP, Waskita, dan WIKA, yang akan bertindak sebagai Top Pilot pada delapan kelompok kegiatan UMKM, termasuk Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan Community Development Center (CDC) setiap BUMN. Sedangkan BRI, Pegadaian, dan PNM bertindak sebagai lembaga pembiayaan. 

Keterlibatan BUMN dalam membangkitkan ekonomi rakyat ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyasar semua lini, tegasnya.