Langkah Extraordinary Pemerintah dalam Penyediaan Pangan

Langkah Extraordinary Pemerintah dalam Penyediaan Pangan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Topik Pembahasan

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tahun 2021 ini produksi beras berpotensi naik tinggi, yakni sebesar 4,86 persen. Kenaikan ini terjadi karena panen raya di awal tahun, terutama di sejumlah daerah terus menunjukkan tren positif.

“Potensi luas panen padi 2021 sangat bagus dan menjanjikan. Tapi potensi ini harus kita waspadai, mengingat musim hujan dan banjir juga cukup besar dan bisa berdampak pada gagal panen,” ujar Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto.

Berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras mencapai 54,56 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Adapun total luasan panen pada tahun 2020 lalu mencapai 10,66 juta hektar, dengan sentra produksi terbesarnya di Provinsi Jawa Timur.

“Ini juga cukup menggembirakan karena harga gabah kering giling di tingkat petani masih mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp5.320 atau naik sebesar 0,03 persen. Ke depan, pergerakan produksi harga gabah kering masih akan meningkat,” katanya.

Di samping itu, produksi beras pada tahun 2020 lalu juga mengalami peningkatan tipis sebesar 31,33 persen. Angka ini meningkat 0,02 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meski hanya naik tipis, menurut Suhariyanto, Pemerintah sudah berhasil mengendalikan produksi beras, sehingga kebutuhan masyarakat masih tercukupi dengan baik.

“Kinerja produksi padi relatif terjaga selama 2020. Artinya, produksi tahun ini secara keseluruhan berjalan stabil dan sangat menggembirakan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, luas bahan baku sawah berdasarkan data Kerangka Area Sampling (KSA) tahun 2019 mencapai 7,46 juta hektar. Angka ini masih bisa bertambah seiring dengan perluasan yang sedang dilakukan.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mengatakan, Kementan berkomitmen menjaga produksi padi secara nasional. Selain itu, upaya mitigasi pencegahan gagal panen akibat cuaca ekstrem dan potensi serangan OPT secara aktif dilakukan.

Bahkan, tambah Kuntoro, asuransi pertanian telah disosialisasikan sejak dini agar segera dimanfaatkan petani untuk mencegah kerugian akibat gagal panen. 

“Upaya kita menghadapi perubahan cuaca dan resiko bencana sudah dilakukan. Tak hanya itu, asuransi AUTP bagi petani juga terus digalakkan,” tegas Kuntoro.

Pemerintah juga terus melakukan pengembangan program jangka panjang food estate. Untuk komoditas utama padi, program ini sudah berjalan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Program tersebut merupakan langkah extraordinasi dari pemerintah dalam penyediaan pangan.

Smartfarming Hasil Kerja Sama Kementan dan BNI

Kementerian Pertanian (Kementan) dan BNI berkolaborasi membangun ekosistem smartfarming. Beberapa waktu lalu, Program Milenial SmartFarming hasil Kerjasama Kementan dan BNI tersebut dilaksanakan di Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun memberikan apresiasi kepada semua pihak yang menunjukkan kepedulian dan perhatian tinggi kepada para petani dan upaya yang dilakukan dalam regenerasi petani.

“Siapa lagi yang akan membantu negara ini kalau bukan kita-kita semua. Saat ini yang penting dan mendesak adalah kebersamaan,” kata Mentan.

Menurutnya, Program Milenial Smartfarming ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam membangun ekosistem smartfarming.

“Sinergi ini adalah bentuk nyata untuk merealisasikan arahan dan visi Presiden untuk mengakselerasi upaya peningkatan kualitas SDM pertanian berbasis teknologi,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto mengatakan bahwa membangun pertanian memang membutuhkan usaha yang luar biasa. Menurutnya, program intensifikasi dan ekstensifikasi perlu didukung dengan pola pembangunan yang sesuai dengan sekarang, yaitu smartfarming.

“Disruption bukan hanya di teknologi tapi juga pada cara-cara lama. Cara lama dalam mengelola pertanian mungkin bisa dikembangkan dengan smartfarming ini. Membaca cuaca, kapan pemupukan, bisa dideteksi dengan teknologi,” ujarnya.

Para petani pun sangat terbantu dengan program ini. Salah satunya adalah Andi yang mewakili petani milenial penerima KUR. Ia menggunakan aplikasi agree dan alat sensor ritz untuk mendukung produksi jagung. 

“Aplikasi ini mempermudah saya memantau lahan di mana pun dan kapan pun. Alat sensor ini dapat mengendalikan lahan jagung mulai penyiapan lahan, pemupukan, dan lain sebagainya karena sudah diinstall di handphone,” kata Andi.

Pendistribusian Pupuk Tepat Sasaran

Salah satu kunci agar program pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran adalah data di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akurat. Oleh karena itu, kelompok petani dinilai memiliki peran penting agar data e-RDKK benar-benar valid.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, setiap tahun pemerintah selalu berupaya memperbaiki mekanisme pupuk bersubsidi.

“Pola-pola distribusi selalu diperbaiki. Kita selalu mengupayakan mendapat data yang sebelumnya, sehingga distribusi juga lancar,” tuturnya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menegaskan jika verifikasi data e-RDKK dilakukan berjenjang.

“Kelompok tani memang menjadi pemegang kunci. Karena data awal e-RDKK dari petani yang tergabung dalam kelompok tani. Namun verifikasi kita dilakukan berjenjang dan diawali dari kelompok tani sehingga data yang kita punya dijamin valid,” katanya.

Setelah itu, lanjutnya, data yang diverifikasi di kelompok tani kemudian dikirim ke kabupaten kota. Di kabupaten/kota, data ini diverifikasi kembali sebelum dikirim ke provinsi. Di provinsi juga masih dilakukan verifikasi kembali sebelum dikirim ke pusat.

“Di pusat, data itu masih kita berikan kesempatan untuk diperbaiki atau ditambah sebelum divalidasi sebagai data e-RDKK. Jadi tahapannya memang panjang,” terangnya.

Ketua Wahana Masyarakat tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Kabupaten Indramayu, Sugiarto menyebut, untuk membenahi penyaluran pupuk bersubsidi, harus dilakukan lebih dulu pembenahan e-RDKK.

“Penyusunan e-RDKK harus benar-benar akurat sehingga bisa tepat sasaran. Ini bisa dimulai dari kelompok tani yang ada. Mereka harus benar-benar melakukan pendataan dengan akurat sehingga petani yang berhak menikmati pupuk bersubsidi bisa menerima hak mereka,” tandasnya.

Salah satu perusahaan yang mendukung pengadaan pupuk bersubsidi ini adalah Pupuk Kaltim. Anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) ini memastikan produksi dan distribusi pupuk selama periode musim tanam pertama 2021 (Maret-April) dalam kondisi aman. Sebanyak 210.494 ton stok pupuk sudah disiapkan di gudang-gudang yang tersebar di wilayah operasional Pupuk Kaltim.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi mengatakan jumlah tersebut di atas ketentuan stok minimal sebesar 17.446 ton sesuai ketentuan pemerintah.

“Pupuk Kaltim berkomitmen untuk memaksimalkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan petani. Dengan begitu, kami turut mensukseskan tanam perdana dan panen raya di musim tanam Maret-April 2021 ini,” ujarnya.

Pupuk Kaltim sendiri bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di delapan wilayah yakni, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Hingga 19 Maret 2021, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 223.846 ton pupuk bersubsidi. Pupuk Kaltim juga telah menyiapkan 78.649 ton pupuk nonsubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani yang belum atau tidak masuk dalam e-RDKK. (*)