Naik Pesat, Anggaran Ketahanan Pangan Indonesia Rp112,7 Triliun pada 2023

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Pangan juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan berkelanjutan.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor pangan. Anggaran pangan adalah anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik di bidang pertanian, perikanan, maupun pangan olahan. Anggaran pangan juga digunakan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi petani, nelayan, dan masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran pangan pada tahun 2023 mencapai Rp112,7 triliun. Angka ini naik signifikan sebesar 29,6 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp88,8 triliun. Angka ini juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp86 triliun pada tahun 2021, Rp74,5 triliun pada tahun 2020, dan Rp80,7 triliun pada tahun 2019.

Peningkatan anggaran pangan pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Antisipasi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada penurunan produksi pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai. El Nino adalah kondisi anomali iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudera Pasifik, yang dapat menyebabkan kekeringan, banjir, dan perubahan pola hujan di berbagai wilayah. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan irigasi, bantuan benih, bantuan pupuk, dan bantuan pangan.

2. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang membutuhkan peningkatan produksi dan konsumsi pangan. Pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada sektor pangan, baik dari sisi suplai maupun permintaan. Suplai pangan terganggu akibat pembatasan mobilitas, penurunan produktivitas, dan kenaikan biaya produksi. Permintaan pangan juga menurun akibat penurunan pendapatan, daya beli, dan preferensi konsumen. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.

3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi petani dan nelayan yang merupakan pelaku utama sektor pangan. Petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan, kerawanan pangan, dan ketergantungan pada alam. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi petani dan nelayan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas, fasilitas, dan insentif bagi petani dan nelayan, serta pengembangan asuransi dan perlindungan sosial.

Ketahanan pangan untuk meningkatkan taraf ekonomi serta melindungi petani dan nelayan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau, serta konsumsi pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi untuk hidup sehat dan produktif. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional, karena berkaitan dengan kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Selain itu, ketahanan pangan juga berdampak pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta perlindungan terhadap sumber daya alam, khususnya sektor pertanian dan perikanan.

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim memiliki potensi besar untuk mencapai ketahanan pangan, dengan luas lahan pertanian mencapai 57,5 juta hektar dan panjang garis pantai sekitar 95.181 km². Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam mewujudkan ketahanan pangan, di antaranya adalah: (1) penurunan produktivitas dan kualitas pangan akibat perubahan iklim, bencana alam, hama dan penyakit, serta kerusakan lingkungan; (2) ketergantungan impor pangan terutama beras, gula, garam, dan daging; (3) ketimpangan distribusi dan akses pangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat; (4) rendahnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang; (5) rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai produsen pangan utama.

Untuk mengatasi tantangan dan masalah tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, antara lain: (1) meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan melalui pengembangan varietas unggul, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberian insentif dan bantuan kepada petani dan nelayan; (2) meningkatkan stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pengaturan impor dan ekspor, pembangunan infrastruktur logistik, serta peningkatan ketersediaan cadangan pangan; (3) meningkatkan keterjangkauan dan kecukupan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program bantuan sosial, subsidi, dan kredit usaha mikro; (4) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat; (5) meningkatkan kemitraan dan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan pangan.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga meningkatkan taraf ekonomi serta melindungi petani dan nelayan sebagai pihak yang berperan penting dalam sistem pangan nasional. Ketahanan pangan yang berkelanjutan juga akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional secara keseluruhan, serta menjaga kemandirian dan kedaulatan bangsa di bidang pangan.

Kenaikan anggaran 29.6% untuk meningkatkan ketersediaan atau produktivitas, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi secara adekuat dan berkelanjutan. Pangan juga berkaitan erat dengan kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bidang ketahanan pangan.

Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bidang ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun, yang meningkat 29,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 80,3 triliun. Kenaikan anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung visi Indonesia Maju 2045, khususnya dalam pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan. Anggaran ketahanan pangan ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan atau produktivitas, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan.

Ketersediaan atau produktivitas pangan adalah kemampuan untuk memproduksi pangan dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan ketersediaan atau produktivitas pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program, antara lain: (1) meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan melalui pengembangan varietas unggul, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberian insentif dan bantuan kepada petani dan nelayan; (2) meningkatkan stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pengaturan impor dan ekspor, pembangunan infrastruktur logistik, serta peningkatan ketersediaan cadangan pangan; (3) meningkatkan kualitas pangan melalui peningkatan standar, pengawasan, dan sertifikasi pangan.

Akses pangan adalah kemampuan untuk memperoleh pangan secara fisik dan ekonomis. Untuk meningkatkan akses pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program, antara lain: (1) meningkatkan keterjangkauan dan kecukupan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program bantuan sosial, subsidi, dan kredit usaha mikro; (2) meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan pendapatan, perlindungan, dan kemitraan; (3) meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan pangan.

Kualitas pangan adalah kriteria yang menunjukkan tingkat kesesuaian pangan untuk dikonsumsi manusia. Untuk meningkatkan kualitas pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program, antara lain: (1) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat; (2) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal, tradisional, dan organik; (3) meningkatkan penelitian dan pengembangan pangan yang inovatif dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui kenaikan anggaran 29,6% untuk bidang ketahanan pangan, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta menjaga kemandirian dan kedaulatan bangsa di bidang pangan.

Kenaikan yang tinggi untuk memastikan masyarakat bertahan baik untuk karena guncangan alam maupun untuk memperbaiki program-program di sektor pertanian

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi secara cukup, aman, dan berkelanjutan. Pangan juga berpengaruh terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, akses, dan kualitas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk bidang ketahanan pangan.

Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bidang ketahanan pangan sebesar Rp 76,9 triliun, yang meningkat 29,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 59,3 triliun. Kenaikan anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung visi Indonesia Maju 2045, khususnya dalam pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan. Anggaran ketahanan pangan ini diarahkan untuk memastikan masyarakat bertahan baik untuk karena guncangan alam maupun untuk memperbaiki program-program di sektor pertanian.

Guncangan alam adalah peristiwa alam yang tidak terduga dan tidak terkendali yang dapat menyebabkan kerusakan, kerugian, atau bencana bagi manusia dan lingkungan. Contoh guncangan alam adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan perubahan iklim. Guncangan alam dapat mengancam ketahanan pangan, karena dapat mengganggu produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Misalnya, banjir dapat merusak lahan pertanian, menghambat transportasi pangan, dan menyebabkan kelaparan bagi masyarakat terdampak.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak guncangan alam terhadap ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program, antara lain: (1) peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi petani dan nelayan terhadap perubahan iklim melalui pengembangan varietas unggul, pemanfaatan teknologi, dan penyuluhan; (2) peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan cadangan pangan, dan bantuan logistik; (3) peningkatan pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana melalui perbaikan sarana dan prasarana, pemberian insentif dan bantuan, dan pemberdayaan masyarakat.

Program-program di sektor pertanian adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan sektor pertanian, termasuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan diversifikasi pangan, serta mengurangi ketergantungan impor pangan. Program-program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, perlindungan, dan kemitraan petani dan nelayan sebagai produsen pangan utama.

Untuk memperbaiki program-program di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program, antara lain: (1) peningkatan akses terhadap input produksi, seperti bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, dan benih ikan; (2) peningkatan akses terhadap pembiayaan, seperti kredit usaha tani, asuransi pertanian, dan dana bergulir; (3) peningkatan akses terhadap pasar, seperti pembangunan pasar induk, pasar rakyat, dan pasar online; (4) peningkatan akses terhadap informasi, seperti sistem informasi harga, cuaca, dan pasar; (5) peningkatan akses terhadap teknologi, seperti pengembangan inovasi, penelitian, dan pengembangan pangan.

Melalui kenaikan anggaran pangan yang tinggi, diharapkan Indonesia dapat memastikan masyarakat bertahan baik untuk karena guncangan alam maupun untuk memperbaiki program-program di sektor pertanian. Hal ini akan berdampak positif bagi ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menyeluruh di Indonesia.

Anggaran ketahanan pangan juga untuk meningkatkan taraf ekonomi serta melindungi petani dan nelayan.

Ketahanan pangan adalah aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Anggaran yang diperuntukkan untuk ketahanan pangan tidak hanya menjadi penopang utama bagi ketersediaan pangan, tetapi juga memiliki dampak positif yang besar terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa melalui anggaran ketahanan pangan, pemerintah dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, khususnya para petani dan nelayan.

Salah satu dampak utama dari anggaran ketahanan pangan adalah peningkatan produksi pangan secara keseluruhan. Adanya dana yang cukup untuk penelitian, infrastruktur pertanian, dan pendidikan pertanian, petani dan nelayan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Penerapan teknologi pertanian yang modern, pemilihan bibit unggul, dan perbaikan sistem irigasi adalah contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga menciptakan sumber daya ekonomi yang lebih kuat.

Selain itu, anggaran ketahanan pangan dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani dan nelayan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien, mereka dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pelatihan ini juga membantu mereka beradaptasi dengan perubahan iklim dan tantangan baru yang mungkin muncul dalam dunia pertanian dan perikanan.

Peningkatan taraf ekonomi juga dapat dicapai melalui diversifikasi produk pertanian dan perikanan. Anggaran ketahanan pangan dapat digunakan untuk mengembangkan pasar produk lokal, memfasilitasi pemasaran, dan menciptakan nilai tambah pada produk pertanian dan perikanan. Menghadirkan produk-produk yang berkualitas dan memiliki nilai tambah, petani dan nelayan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pemerintah dapat membantu menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan melalui regulasi yang mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pertanian dan perikanan.

Perlindungan petani dan nelayan juga merupakan aspek penting dari anggaran ketahanan pangan. Ini mencakup aspek-aspek seperti keamanan pangan, hak-hak pekerja, dan jaminan sosial. Anggaran yang dikeluarkan dapat digunakan untuk memastikan bahwa petani dan nelayan memiliki akses yang adil dan merata terhadap sumber daya, termasuk lahan, air, dan peralatan. Perlindungan ini juga mencakup aspek kesejahteraan sosial, seperti asuransi kesehatan dan program pensiun, sehingga petani dan nelayan dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman.

Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, organisasi petani dan nelayan, dan lembaga-lembaga penelitian. Sinergi ini dapat menciptakan program-program yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan taraf ekonomi, dan melindungi para pelaku utama dalam sektor pertanian dan perikanan.

Secara keseluruhan, anggaran ketahanan pangan bukan hanya investasi dalam ketersediaan pangan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan memfokuskan dana pada peningkatan produksi, pendidikan, diversifikasi produk, dan perlindungan sosial, sebuah negara dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai ketahanan pangan dan kemakmuran ekonomi jangka panjang.