Pandemi Corona: Pupuk Sebagai Benteng Ketahanan Pangan Nasional
JAKARTA – Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 menimbulkan kekhawatiran terkait ketersediaan dan akses pangan di masa mendatang.
Kekhawatiran tersebut membuat masyarakat ramai-ramai memborong stok bahan pangan. Fenomena yang disebut panic buying tersebut terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kekhawatiran masyarakat akan ketersediaan dan akses pangan tersebut cukup beralasan. Organisasi dunia seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut pandemi ini dapat memengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama negara miskin dan berkembang.
Masalah akses pangan yang timbul di Indonesia umumnya dipengaruhi penghasilan masyarakat yang tidak memadai, bahkan sekadar untuk membeli pangan pokok. Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19, menyumbang andil pada menurunnya ketahanan pangan nasional.
Di tengah kondisi kasus penularan COVID-19 yang semakin hari semakin tinggi, kegiatan produksi dan distribusi bahan pangan harus terus berjalan. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilisasi harga pangan untuk memastikan pasokan makanan tercukupi.
Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir kerawanan pangan adalah dengan memastikan ketersedian pupuk. Penyediaan pupuk menjadi hal mendasar untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Untuk itu, di masa pandemi ini, beberapa produsen pupuk milik pemerintah diminta untuk mengoptimalkan distribusi pupuk subsidi dan nonsubsidi ke seluruh wilayah di Indonesia.
Sektor Pertanian Tumbuh Positif Selama Pandemi
Meski dibayang-bayangi ancaman kerawanan pangan, sektor pertanian menunjukkan ketahanannya terhadap pandemi. Ketika sektor-sektor lain ambruk terpuruk, pertanian justru tetap tegak berdiri.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) pertanian pada kuartal IV 2020 tumbuh sebesar 2,59% secara year on year (yoy).
Dari enam besar penyumbang ekonomi terbesar, hanya sektor pertanian yang masih mencatat pertumbuhan. Sedangkan sektor industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi makan minum semuanya mengalami pertumbuhan negatif.
Ketangguhan sektor pertanian menghadapi pandemi tersebut diyakini karena melimpahnya sumber daya alam dan basis masyarakat petani di Indonesia yang masih cukup kuat.
Peran Pemerintah Mengatasi Krisis Pangan
Sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyelamat ekonomi masyarakat di kala pandemi COVID-19, terutama bagi kelompok masyarakat kecil di pedesaan.
Pemerintah harus terus menggenjot kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di tengah pandemi, mengingat sektor ini dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Terlebih, sektor-sektor yang biasanya menyediakan lapangan kerja banyak, seperti industri dan perdagangan mengalami perlambatan yang cukup dalam.
Pemerintah tentu memiliki peran sangat besar untuk memberikan dukungan secara maksimal pada sektor pertanian, khususnya kepada para petani.
Salah satu dukungan yang dapat dilakukan pemerintah dengan cara memastikan kelancaran jalur distribusi pangan ke seluruh daerah meskipun ada penerapan PSBB. Perlu pengecekan ulang ketersediaan komoditas pangan di masing-masing daerah guna memetakan arah pendistribusian pangan secara nasional.
Pemetaan dapat dilakukan mulai tingkat kabupaten/kota dan apa saja komoditas yang dihasilkan serta perhitungan kebutuhan pangan masing-masing penduduk di daerah. Pemetaan terhadap daerah yang menjadi kantong kantong produksi perlu ditinjau kembali dan dioptimalkan perannya untuk mencukupi ketersediaan bahan pangan bagi daerah sekitarnya yang rawan pangan.
Pemerintah juga harus memastikan kestabilan harga pangan di pasar. Pasalnya, selama pandemi masih terjadi kenaikan biaya distribusi, serta turunnya harga pangan yang merugikan petani.
Salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi kerawanan pangan yaitu dengan memastikan ketersediaan pupuk pada saat musim tanam di seluruh wilayah Indonesia. Sebab pupuk menjadi hal mendasar untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Sejauh ini, kapasitas produksi Urea nasional sebesar 8 juta ton per tahun, sementara kebutuhan lebih tinggi mencapai 9 juta ton per tahun. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri pupuk, agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai alokasi yang dibutuhkan.
Di masa pandemi ini, Presiden RI Joko Widodo juga telah menginstruksikan percepatan musim tanam dengan memanfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini, sekaligus menekankan petani harus tetap berproduksi dengan menerapkan protokol kesehatan.
Untuk itu, beberapa produsen pupuk milik pemerintah diminta untuk mengoptimalkan distribusi pupuk subsidi dan nonsubsidi ke seluruh wilayah di Indonesia.
Kapasitas produksi pupuk juga ditarget meningkat dan dituntut untuk mampu memenuhi seluruh permintaan jelang musim tanam, sehingga tidak terjadi kelangkaan pasokan yang dapat menghambat produktivitas pertanian di seluruh wilayah.
Selain itu, permintaan pupuk untuk sektor rumah tangga juga turut meningkat seiring kebiasaan baru berkebun di rumah selama pandemi COVID-19. Hal ini juga penting untuk dipenuhi agar produktivitas masyarakat terus terjaga, minimal bisa memenuhi kebutuhan pupuk pribadi dari aktivitas berkebun yang diterapkan.
Peran Koperasi dan Kelompok Tani
Koperasi dan kelompok tani dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi petani. Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan.
Melalui koperasi, para petani bisa mendapatkan sarana produksi yang berkualitas tinggi dengan harga beli yang rendah dan dapat memperluas pasar untuk menjual hasil panen, sehingga para petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Tidak jarang para petani mengalami kekurangan dalam hal sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan lain lain. Hal tersebut tidak akan terjadi jika petani bergabung dalam koperasi pertanian. Sebab koperasi pertanian memiliki sarana produksi yang dapat diandalkan dan tersedia kapan pun dibutuhkan.
Menurut Prof Dr Sucihatiningsih DWP, profesor ekonomi pertanian Fakultas Ekonomi (FE) Unnes, untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan, koperasi pertanian (agribisnis) perlu melakukan revitalisasi peran dan fungsinya.
Ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh koperasi agribisnis agar ketahanan pangan dapat tercapai, antara lain melakukan revitalisasi dan konsolidasi internal untuk memperbaiki ketatalaksanaan usaha (corporate governance) yang lebih baik. Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi menurun, seiring kebijakan pemerintah terhadap koperasi yang tidak konsisten dan karena kelemahan manajemen koperasi itu sendiri.
Pengurus koperasi agribisnis juga perlu meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi bercocok tanam yang efektif dan produktif agar dapat mentransfer pengetahuan (knowledge) kepada anggota dan masyarakat.
Selain itu, koperasi agribisnis harus memiliki kemampuan mendesain produk dan skim yang cocok untuk meningkatkan produksi anggotanya, sebab sektor sangat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi harga yang tinggi.
Koperasi juga dapat menjadi penasihat maupun agen pengelola dana bantuan dari pemerintah agar dana tersebut dapat produktif. Tidak tergantung pada dana bantuan pemerintah.
Jika di masa lalu koperasi agribisnis sangat tergantung dengan dana bantuan pemerintah, koperasi di masa kini harus bisa mandiri dengan menggali potensi di daerahnya dan memberdayakan anggota dengan optimal.
Koperasi agribisnis perlu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya untuk dijadikan sebagai produk unggulan. Dengan demikian, petani setempat akan lebih sejahtera karena komoditi yang mereka tanam dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
Pemanfaatan potensi yang ada tersebut juga dapat mendukung pemetaan daerah mana saja yang menjadi kantong produksi komoditas tertentu.
Para petani perlu menyesuaikan keadaan di tengah pandemi ini terutama kondisi pasar. Beberapa komoditas yang mungkin berkurang permintaannya perlu digantikan dengan komoditas yang prospek pasarnya lebih baik.
Seperti misalnya petani hidroponik aneka selada yang awalnya segmen pasarnya hotel, restoran dan mall yang saat ini berkurang prospeknya, dapat beralih menjadi petani kangkung atau sawi yang pasarnya masih bagus karena segmen pasarnya adalah semua kalangan.
Kestabilan harga komoditas pertanian perlu dijaga agar harga komoditas tidak terlalu anjlok sehingga petani masih bersedia untuk memproduksi bahan pangan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan beberapa koperasi maupun BUM-Des untuk membantu petani memasarkan produknya sehingga petani tidak mengalami kendala pemasaran.
Koperasi petani di desa juga dapat menjadi penyedia modal bagi para petani karena kondisi permodalan petani di tengah pandemi seperti ini sangat lemah.
Platform-platform pemasaran komoditas pertanian online dapat dimanfaatkan untuk membantu petani dalam memasarkan hasil panennya. Kemudahan akses petani terhadap faktor produksi seperti pupuk, benih dan saluran irigasi harus tetap terjamin. Di tengah darurat COVID-19 saat ini, bahan makanan harus tersedia dengan jumlah dan mutu yang baik serta harga terjangkau. (*)