Perluasan Sawah tidak Jamin Produktivitas Naik, Ini yang Perlu Diperhatikan

Dalam upaya menangani permasalahan dan tantangan di bidang pertanian dan ketahanan pangan seperti gangguan suplay bahan pangan, penurunan permintaan produk pertanian, ancaman krisi pangan dan pembatasan dalam lapangan produksi, pemerintah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 salah satunya adalah Program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate). Program ini merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Pengembangan kawasan food estate ini memiliki tujuan sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Program ini telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Rekomendasi Peneliti Terhadap Fenomena Ini

Menyikapi program pemerintah tentang food estate salah satunya adalah perluasan lahan persawahan, Aditya Alta yang merupakan Head of Agriculture Research dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan “perluasan lahan tidak efektif dijadikan solusi utama dalam menjawab tantangan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia. Cara ini tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan berpotensi merusak lingkungan”.  Aditya juga menambahkan bahwa sektor pertanian di Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam menyediakan pangan seperti krisis iklim yang menyebabkan berbagai bencana alam, sehingga berdampak pada ketidakpastian dalam musim tanam dan musim panen serta berkurangnya produksi pertanian.

Tantangan lainnya berupa berkurangnya jumlah pekerja, semakin menurunnya kesejahteraan petani, meningkatnya harga pupuk dan masih banyak lagi. Menurut aditya perluasan lahan tidak efektif sebagai salah satu solusi utama dalam menjawab tantangan tersebut. Sebab kebijakan ini tidak menjamin peningkatan produktivitas pangan, malah akan berdampak negatif seperti merusak ,lingkungan serta memperparah krisis iklim. Ia menilai produktivitas sektor pertanian di Indonesia masih rendah karena kurangnya riset dan inovasi serta keterbatasan adopsi praktek budidaya yang baik dan penggunaan teknologi pertanian yang masih minim.

Hasil penelitian CIPS menemukan secara umum biaya produksi bahan pangan utama lebih tinggi daripada di beberapa negara pengekspor komoditas yang sama, terutama karena mekanisme produksi dan sistem distribusi yang kurang efisien. Rekomendasi CIPS dalam tingginya ongkos produksi dapat diatasi melalui investasi pertanian yang berkelanjutan, sehingga dapat mendorong modernisasi dan transfer teknologi. Alih-alih memperluas lahan sawah CIPS juga merekomendasikan pemerintah sebaiknya memperkuat produksi pangan yang ada dengan mendukung riset dan inovasi, mengadopsi teknologi pertanian, serta meningkatkan kapasitas petani agar lebih produktif, termasuk melalui kerja sama dengan pihak swasta.  Selanjutnya CIPS juga memberikan rekomendasi peningkatan produktivitas lahan maupun tenaga kerja melalui penggunaan bibit unggul, peningkatan akses pada pupuk, penanganan serangan hama/gulma dan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi.

Rekomendasi terakhir adalah dapat dilakukan perbaikan teknik budidaya, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Dampak Perluasan Sawah

Beberapa dampak yang akan terjadi ketika melakukan perluasan sawah adalah menghabiskan waktu yang lama. Hal ini karena mencetak lahan baru di lahan baru terlebih dilahan gambut dan belum tentu karakteristik lahan yang dibuka cocok. Hal ini juga belum tentu dapat memenuhi kekurangan stok pangan. Selanjutnya perluasan lahan sawah juga beresiko mengancam ekosistem yang ada, hingga merusak keseimbangan lingkungan. (Fitri)