Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Melalui Model Kemitraan Petani

Pemerintah terus mendukung dan mendorong ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Hal tersebut dilakukan karena sektor pertanian berperan penting dalam ketahanan pangan, utamanya melalui ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan kualitas pangan. 

Sebagaimana diketahui, sepanjang 2021 sektor pertanian menjadi bantalan ekonomi yang mampu tumbuh positif di level 1,84 persen. Menginjak Januari 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami kenaikan yaitu di angka 108,67. 

Melalui aspek kebijakan, pemerintah terus melakukan penyederhanaan perizinan, pembentukan Badan Pangan Nasional, pembentukan Holding BUMN Pangan (ID FOOD), dan sinergi BUMN.

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, menguatkan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pangan, menguatkan cadangan pangan Pemerintah, mengimplementasikan Sistem Resi Gudang, serta memfasilitasi pembiayaan sektor pangan melalui Kredit Usaha Rakyat, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, dan lainnya. 

“Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan terus didorong Pemerintah sehingga sektor pertanian diharapkan bisa tumbuh antara 3,6 persen sampai 4 persen pada 2022,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar yang berjudul Strategi Implementasi, dan Tantangan Kinerja Sektor Pangan Indonesia Pasca Launching ID FOOD yang diselenggarakan oleh The Iconomics, Rabu (16/3/2022). 

Kemitraan untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan merupakan kondisi pemenuhan pangan dengan ketersediaan yang cukup dan setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh, aman dikonsumsi, serta harga yang terjangkau. Pemerintah melaksanakan program ketahanan pangan dengan tujuan peningkatan ketersediaan pangan, pengembangan diversifikasi pangan, perbaikan kelembagaan pangan, dan perbaikan usaha pengelolaan pangan.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan mutu intensifikasi, perluasan areal tanam (ekstensifikasi), pengamanan produksi, rehabilitasi dan konservasi lahan dan air, serta kemitraan petani dengan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Khusus untuk peningkatan produksi pangan utama, yaitu padi, jagung, dan kedelai, keterlibatan pemerintah relatif dominan. Keterlibatan swasta umumnya didasari kepentingan perusahaan, misalnya pemasaran produk benih jagung hibrida oleh produsen benih. Di samping itu, keterlibatan swasta untuk mendukung ketahanan pangan hanya bersifat sementara dan pada lokasi tertentu, di mana perusahaan melakukan penetrasi pasar.

Belakangan ini, perusahaan swasta juga mulai terlibat kemitraan dengan petani, khususnya dalam pemasaran hasil sayur dan peternakan. Untuk kemitraan pemasaran produk sayuran, umumnya dilakukan pihak swasta demi keberlangsungan pasokan bahan baku untuk perusahaan pengolahan. 

Model Kemitraan yang Ditawarkan Pupuk Kaltim untuk Petani Indonesia

Studi Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa sektor pertanian tumbuh 1,35% pada triwulan III tahun 2021 dan secara konsisten berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peran petani sebagai salah satu insan pertanian sangat besar, bahkan digadang sebagai pahlawan bangsa di bidang pangan. Oleh sebab itu, pemerintah telah menjadikan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama

Demi mendukung program tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebagai produsen pupuk urea terbesar di tanah air memahami bahwa akselerasi pertanian diperlukan untuk mengoptimalkan produktivitas, di antaranya melalui pengembangan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah petani.

Salah satunya adalah dengan mengembangkan Program Kemitraan Pertanian Terpadu (PKPT). Ini merupakan upaya menggerakkan sumber daya sektor pertanian, sekaligus mendorong kemandirian petani yang lebih berdaya saing. Pilot project program ini telah meningkatkan produktivitas pertanian padi masyarakat Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan total produksi mencapai 35 persen dari biasanya. Program PKPT digagas untuk membantu menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi petani tradisional, karena berbagai alasan dan keterbatasan. 

“Pupuk Kaltim hadir melalui program PKPT ini, bisa juga disebut sebagai agrisolution, sebagai sebuah instrumen kebijakan perusahaan untuk menggerakkan sumber daya di sektor pertanian, meningkatkan produktivitas petani dengan hasil maksimal, sekaligus memberi pemahaman kepada petani bahwa bertani itu bagian dari kegiatan bisnis,” ujar sekretaris program PKPT Hilmi Syarif.

Selanjutnya, sejak 2020 Pupuk Kaltim menginisiasi program Makmur (sebelumnya Agro Solution) fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Kini Pupuk Kaltim bersama instansi lainnya yang berada di bawah naungan group PT Pupuk Indonesia bersama-sama menjalankan program Makmur di seluruh Indonesia.

Rahmad Pribadi Direktur Utama Pupuk Kaltim mengungkapkan program Makmur pada dasarnya merupakan program kemitraan yang melibatkan berbagai pihak. Diantaranya adalah petani, instansi keuangan, instansi pemerintahan, hingga korporasi untuk membentuk ekosistem kondusif bagi petani.

“Kolaborasi strategis ini menjadi aksi nyata untuk menciptakan sistem pertanian yang mencapai produktivitas optimal sehingga tercapai kesejahteraan petani secara finansial,” kata Rahmad Pribadi.

Selain itu, program Makmur senantiasa mendorong peningkatan penggunaan pupuk nonsubsidi untuk mengurangi ketergantungan akan pupuk subsidi. Program ini juga diharapkan dapat mendorong minat petani milenial yang menjadi harapan bagi industri pertanian masa kini untuk ikut serta dalam menciptakan ketahanan pangan.

Rahmad Pribadi menjelaskan proses kemitraan yang dijalankan pun mudah untuk diikuti dan dipahami oleh petani. Dengan melibatkan Dinas Pertanian, data petani lebih cepat untuk dikumpulkan yang mana mempersingkat proses kemitraan itu sendiri. Alhasil, para petani yang sudah terdaftar otomatis akan mendapatkan manfaat program. Setidaknya terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh program Makmur untuk meningkatkan produktivitas petani.

Tidak jarang isu yang dihadapkan kepada petani adalah ketidakpastian pembeli hasil panen. Oleh karena itu, program Makmur senantiasa menghadirkan pihak korporasi yang berperan sebagai offtaker dari produk-produk yang dihasilkan petani. Di sini terpilih pihak yang terpercaya dan penuh berkomitmen untuk membeli hasil panen petani sesuai dengan harga pasar yang ada. Selain itu, offtaker juga dapat mengolah hasil panen untuk menciptakan nilai tambah produk.

Dalam proses kemitraan ini, petani diberikan akses permodalan yang utamanya diperoleh dari instansi perbankan Himbara antara lain BNI, BRI, dan Mandiri. Lalu, petani juga berkesempatan untuk memperoleh permodalan secara pribadi (nonbank).

Di sisi lain, program Makmur ini juga memberikan asuransi perlindungan terhadap risiko gagal panen atau gagal bayar yang mungkin dialami oleh petani. Sebagai upaya mengoptimalkan produktivitas petani, Pupuk Kaltim melalui program Makmur ini mendistribusikan sarana produksi yang diantaranya adalah benih, pestisida, dan pupuk yang terjamin kualitasnya. Lebih lanjut, ketepatan dan jaminan distribusi pupuk juga kerap diutamakan dalam proses pemenuhan sarana produksi ini. 

Dalam menjalankan program Makmur, Pupuk Kaltim diberikan tugas untuk mengembangkan program di wilayah Sulawesi (Barat, Selatan, Tengah dan Utara), Bali, Gorontalo, Jawa (Tengah dan Timur), Kalimantan (Barat, Timur dan Utara), NTB dan NTT. Dengan target cakupan lahan sebesar 12.000 hektar pada tahun 2021 lalu, Pupuk Kaltim berhasil merealisasikan hingga hingga 151% atau mencapai total 18.110 hektar.(Demfarm/Tyo)